Rabu, 16 September 2020 - 07:10:26 WIB
BMKG Gelar Sekolah Lapang Serentak Secara Nasional
Diposting oleh : Administrator
Produk: BERITA TERKINI - Dibaca: 13 kali

akarta (14 September 2020) - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika melaksanakan pembukaan Sekolah Lapang BMKG secara nasional melalu video conference, Senin (14/9).

Sekolah Lapang BMKG ini terdiri dari Sekolah Lapang Cuaca Nelayan, Sekolah Lapang Geofisika, dan Sekolah Lapang Iklim. Acara ini dibuka oleh Presiden Ke-5 Republik Indonesia, Dr. (HC) Megawati Soekarnoputri.

Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk tindak lanjut dari penandatanganan kerja sama antara BMKG dengan Badan Penanggulangan Bencana (BAGUNA) PDI Perjuangan pada tanggal 25 November 2019 di BMKG.

Kepala BMKG Dwikorita Karnawati menyebutkan tujuan diadakannya sekolah lapang BMKG ini adalah mewujudkan ketahanan masyarakat petani, nelayan, serta komunitas penggiat dan pemangku kepentingan, terhadap bahaya yang diakibatkan oleh kondisi cuaca, iklim, gempabumi dan tsunami, khususnya dalam kondisi pandemi seperti sekarang ini.

"Sekolah lapang tersebut dimaksudkan sekali lagi untuk mendukung ketahanan pangan, kesejahteraan, dan keselamatan masyarakat khususnya di masa pandemi atau di masa adaptasi kebiasaan baru. Juga untuk mendukung pemulihan ekonomi di masa pandemi covid-19 melalui peningkatan kapasitas masyarakat, khususnya petani, nelayan, serta komunitas penggiat dan pemangku kepentingan, dalam memahami cuaca, iklim, gempabumi dan tsunami," jelas Dwikorita.

Dwikorita menambahkan, BMKG sebagai lembaga pemerintah harus mampu mengambil peran penting untuk memberikan solusi demi meningkatkan ketahanan masyarakat dari berbagai ancaman bencana hidrometeorologi dan geofisika, serta dari ancaman yang mengganggu ketahanan pangan akibat dampak dari kondisi cuaca dan iklim.

Melonjaknya kejadian-kejadian cuaca dan iklim ekstrem serta kejadian gempabumi beberapa tahun terakhir, lanjut Dwikorita, dapat mengancam keberlangsungan kegiatan pertanian, pelayaran, dan bahkan keselamatan bagi masyarakat, sehingga tidak bisa diabaikan.

"Melalui sekolah lapang BMKG, baik sekolah lapang iklim, sekolah lapang cuaca nelayan, dan sekolah lapang geofisika atau sekolah lapang gempa bumi, kami berupaya keras agar para petani, para nelayan, dan masyarakat secara umum mampu bertahan dengan tetap produktif, sehat dan selamat, dengan beradaptasi terhadap kondisi cuaca, iklim, gempabumi dan tsunami," imbuhnya.

BMKG juga memerlukan mediator untuk menyampaikan informasi cuaca, iklim, gempabumi dan tsunami untuk bisa diterima di kalangan petani, nelayan, dan penggiat penanggulangan bencana. Khusus untuk sektor pertanian dan perikanan, agar informasi BMKG tersebut dapat langsung diakses dan mudah dipahami oleh para petani, nelayan dan masyarakat secara umum, diperlukan sosialisasi dan diseminasi melalui mediator yg dilatih dalam Sekolah Lapang BMKG ini.

Dwikorita berharap melalui Sekolah Lapang BMKG pemanfaatan informasi BMKG bisa lebih optimal dan mengurangi kesalahpahaman dan kesalahan interpretasi, seiring dengan terbangunnya sikap atau budaya siaga dan tanggap bencana bagi masyarakat dan sekolah yang berada di wilayah potensi bencana tektonik ataupun bencana hidrometeorologi, sebagaimana yang bisa dipelajari dari bangsa Jepang,

"Harapan kami dengan Sekolah Lapang BMKG dapat diperoleh jumlah ribuan peserta yang mampu memahami, menyebarluaskan informasi, dan mendapatkan pembelajaran cuaca, iklim, gempabumi dan tsunami. Sehingga budaya siaga dan tanggap bencana bagi masyarakat dapat tercipta, sekaligus kita harus mampu membangun sikap budaya untuk tetap produktif, sehat dan selamat dalam kondisi pandemi ini," pungkas Dwikorita.

Untuk tahun 2020 dan 2021, lanjut Dwikorita, BMKG menargetkan terlaksananya Sekolah Lapang Iklim sebanyak 3600 peserta di 54 lokasi; Sekolah Lapang Cuaca Nelayan sebanyak 4300 peserta di 38 lokasi; dan Sekolah Lapang Geofisika sebanyak 3900 peserta di 30 lokasi yang tersebar di 34 provinsi.

Sekolah lapang tersebut dilaksanakan dengan bekerja sama dengan berbagai pihak, terutama dengan Dinas Pertanian dan Dinas Perikanan di Pemerintah Daerah setempat, dengan Mitra Perguruan Tinggi, Pakar/Ilmuwan dan Praktisi terkait, dengan Bank Indonesia ataupun dengan Pihak Swasta terkait. Selain itu, kerja sama internasional dengan berbagai Lembaga Pengelola Cuaca dan Iklim serta Gempabumi dan Tsunami dari Amerika, Jepang, Cina, Inggris, Jerman, Perancis dan Australia juga dilakukan oleh BMKG, guna mengakselerasi proses Pengembangan dan Inovasi Teknologi utk meningkatkan kecepatan, akurasi, ketepatan serta luasnya jangkauan informasi yg disampaikan oleh BMKG.

Presiden ke-5 Republik Indonesia Megawati Soekarnoputri mengingatkan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) untuk terus memperbaharui dan memperbaiki distribusi peta rawan bencana serta informasi cuaca, khususnya untuk kepentingan petani, nelayan, maupun kepentingan mitigasi kebencanaan nasional.

Sekretaris Jendral DPP PDIP Hasto Kristiyanto mewakili Megawati mengatakan, "Ibu Megawati selalu mengingatkan soal pentingnya BMKG dan seluruh informasi yang diberikan, bagaimana BMKG mampu memberikan informasi dengan aplikasi iptek yang dapat memberikan prakiraan cuaca secara dini, yang berkaitan dengan keberhasilan masa tanam, keselamatan nelayan, hingga edukasinya," kata Hasto.

Oleh karena itu, Megawati berharap, seperti yang disampaikan Hasto agar BMKG bisa terus mengeluarkan peta daerah rawan bencana. Baik itu bencana tanah longsor, prakiraan cuaca curah ekstrem, kapan petani baik untuk menanam, hingga kapan nelayan bisa melaut dengan aman.

"Dan kami harap BMKG bisa mengerjakan kerjasama penelitian cuaca bersama perguruan tinggi, sehingga penerapan teknologi modern untuk kepentingan petani nelayan dapat ditingkatkan," ujar Hasto.

Selain itu, Megawati juga berpesan soal kebakaran hutan dimana BMKG perlu memperkuat informasi potensi titik api. Informasi demikian, ujar Hasto, dibutuhkan untuk wilayah dengan kadar gambut tinggi yang biasanya memiliki batubara, serta wilayah dengan konsentrasi cahaya matahari yang harus diwaspadai. "Sehingga bangsa Indonesia bisa hadir sebagai bangsa yang sadar dimana dia hidup adalah rawan bencana," ujarnya.

Terkait likuifaksi, Megawati juga berharap agar BMKG memetakan daerah rawan likuifaksi, demi mencegah bencana seperti yang pernah terjadi di Kota Palu. "Seluruh peta bencana BMKG akan dijabarkan dalam peta ruang, arsitektur, dalam sistem desain rumah tahan gempa misalnya, sistem tata kota, sistem irigasi, perencanaan yang semesta sehingga kita sebagai bangsa sadar persoalan iklim dan bencana," begitu pesan Megawati yang disampaikan Hasto.

Megawati juga mengharapkan agar rakyat Indonesia dan badan seperti BMKG bersedia belajar dari bangsa lain seperti Jepang dan China. Negara-negara itu dianggap berhasil membangun kesadaran rakyatnya akan kerawanan bencana.

Menutup sambutannya, Megawati berharap dengan adanya Sekolah Lapang BMKG yang juga bekerjasama dengan Badan Penangulangan Bencana (Baguna) PDIP, Hasto mengatakan pihaknya berharap ajang ini bisa menambah pengetahuan cuaca dan mengintegrasikan diri dengan aspek kebencanaan.

Dalam acara tersebut juga disampaikan pemahaman pendalaman oleh pakar/praktisi kelautan/pertanian/kebencanaan, oleh Prof. Dr. Rokhmin Dahuri (Guru Besar Kelautan IPB Bogor), Ahmad Saikhu, SP (praktisi pertanian/Narasumber SLI Nganjuk), Dr. Harkunti P. Rahayu (Ketua IABI).